Kepala BNPT: Media Sosial Salah Satu Sumber Radikalisme

  • Whatsapp
Gubsu Edy Rahmayadi (kiri) dan Kepala BNPT Irjen Pol Boy rafli Amar. (istimewa/rekata)

KEPALA Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Irjen Boy Rafli Amar meminta para pemegang kebijakan agar senantiasa memberi edukasi kepada segenap pengguna media sosial di daerahnya. Karena menurutnya salah satu sumber penyebab menyebarnya paham radikalisme intoleran adalah media sosial.

“Di media sosial banyak sekali informasi yang mengarah atau bersifat hoaks dan ujaran kebencian. Agar terbangun sifat peradaban yang lebih baik di dunia maya, kami mohon kepada pemegang kebijakan membantu edukasi kepada pengguna media sosial,” kata Boy Rafli dalam Dialog Koordinasi Tangkal Faham Radikal dan Terorisme di Pendopo Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman 41 Medan, Selasa (1/12/2020).

Baca Juga:

Boy Rafli menyontohkan, untuk kasus ISIS, banyak orang bergabung dengan organisasi teroris global tersebut lantaran menerima propaganda di media sosial.

Menurutnya organisasi tersebut menguasai jaringan komunikasi di seluruh dunia. Meski tidak pernah saling bertatap muka, ISIS telah mengajak sekitar 35.000 warga untuk bergabung. Kurang lebih 1.200 orang berasal dari Indonesia.

“Jaringan teroris tidak hanya menyebarluaskan propaganda secara tatap muka tapi dengan media sosial,” ungkap Boy.

Pada kesempatan itu, Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi menegaskan, radikalisme adalah paham yang bersifat memaksakan kehendaknya, bahkan cenderung dengan menggunakan kekerasan. Orang yang melakukan teror dan kekerasan adalah orang yang tidak bertanggung jawab.

Menurut Gubernur, radikalisme dapat ditangkal jika semua pihak mengimplementasikan 4 konsensus dasar Negara Indonesia, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika.

“Radikalisme adalah sikap ekstrem dalam sebuah aliran. Dia suka memaksakan kehendak apa yang ada di dalam pikirannya. Namun jangan salah mengartikan dengan orang yang bersikap kritis langsung dikatakan radikal, selama masih di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berasaskan Pancasila sah-sah saja,” ujar Edy Rahmayadi.

Pada kesempatan tersebut, juga hadir salah satu mantan narapidana teroris (Napiter) asal Sumut yakni Toni Togar. Ia sudah menjalani hukuman selama 12,5 tahun.

Setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan, Toni mencoba membuka sebuah usaha yang bergerak di bidang produksi sabun cair. Hal tesebut dilakukannya agar dapat mandiri serta bisa kembali membaur dengan masyarakat.

Meski begitu, Toni mengharapkan pemerintah daerah agar memberi perhatiannya kepada para mantan narapidana sepertinya. “Yang sulit setelah keluar dari lapas, kita sulit membangun ekonomi dan kehidupan. Saya harapkan Pemda bersinergi dengan kami,” kata Toni. (*)

Pos terkait