MUI Medan Gelar Muzakarah Hukum Perceraian

  • Whatsapp
Muzakarah MUI Medan Hukum Perceraian

analisamedan.com – Di tengah masyarakat sering terjadi perbincangan tentang perbedaan-perbedaan pemahaman tekstual dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang kemudian dibandingkan dengan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat terutama berkaitan dengan masalah talak dan hukum waris. MUI Medan Gelar Muzakarah.

“Karena itulah, materi yang dibahas ini nantinya diharapkan bisa saling memahami duduk persoalan antara naskah tekstual dan faktual.  Di mana Kompilasi hukum Islam yang dirumuskan pada tahun 1991 dan sampai saat ini belum lagi menjadi kesepakatan, meskipun tekstual nya sudah selesai. Artinya kompilasi hukum Islam itu harus dilaksanakan, tapi ternyata ditengah masyarakat terjadi perbedaan,” ungkap Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Prof. Dr. H. Mohd Hatta saat membuka muzakarah tentang Hukum Perceraian Antara Teks dan kontekstual, Sabtu (13/6) di Aula Kantor MUI Kota Medan Jalan Amaliun Medan.

Baca Juga:

Tidak sah, jika talak tidak di pengadilan

Guru Besar Ilmu Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara, Medan, mengatakan seperti contohnya dalam hal talak. Dalam KHI, talak itu hanya sah bila di depan hakim. Tapi faktanya yang dikembangkan para ulama adalah talak sudah jatuh walaupun diucapkan di luar pengadilan hakim, dan ini dianggap sah.

“Ini lah yang kita bahas dalam muzakarah ini, termasuk juga apakah kalau menjatuhkan talak 3 itu berlaku langsung talak 3. Karena di pengadilan agama, berapapun talak yang dijatuhkan bila tidak di depan hakim dianggap nol.”

Hadir sebagai narasumber dalam muzakar tersebut Ketua Komisi Fatwa MUI Medan, Dr. H M Amar Adly Lc, MA, Ketua Pengadilan Agama Medan Kelas 1A, Drs H Paet Hasibuan, SH. MA dan Dosen UINSU Medan Dr. H Azhari Akmal Tarigan MAg.

Ketua Pengadilan Agama (PA) Medan Kelas 1A Drs H Paet Hasibuan, SH. MA dalam materinya menjelaskan, bahwa PA tidak menerima perceraian-perceraian yang terjadi di luar pengadilan, baik talak 1, 2 dan talak 3 sekaligus atau berselang waktu. Sehingga pengadilan tidak mengenal isbat talak sebagainana hal itu dapat dilaksanakan pada isbat nikah.

“Prinsip yang harus dipegang adalah perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Jadi talak 3 yang dijatuhkan di luar pengadilan baik sekaligus atau berselang waktu hasilnya sama nihil dengan perkataan lain tidak ada akibat hukum perceraian,” ungkapnya.

Produk Hukum Islam

Sementara Dr. H Azhari Akmal Tarigan MA, mengatakan, bahwa produk pemikiran hukum Islam menurut Prof Atho’ Muzhar ada empat yaitu fikih, fatwa, qadha’ dan qanun. fikih adalah produk pemikiran para ulama tentang ayat-ayat hukum ataupun Hadis (nushush) melalui jalan deduksi (istinbathi) ataupun melalui metode deduksi (istiqra’i). Sebagai Produk pemikiran, fikih tidak absolut. Dengan kata lain fikih itu relatif. Karena relatif, fikih itu menjadi plural. Memiliki banyak warna, banyak mazhab, ungkapnya.

Fikih mensyaratkan mujtahid, terlepas dari tingkatan mujtahid dimaksud (mustaqil, mazhab, fatwa, mas’alah).Tidak ada fikih tanpa mujtahid. Pemikiran hukum yang berkembang saat ini, jika tidak lahir dari seorang mujtahid, maka statusnya hanyalah fatwa, qanun, atau qauli,” katanya.

Pos terkait