Aksi Menolak RUU HIP Berlangsung di Medan

  • Whatsapp
Dr. Ir. Masri Sitanggang M.P sedang berorasi dihadapan massa yang meminta agar RUU HIP dicabut dari Proglenas dan meminta pihak terkait untuk mengusut tuntas aktor intelektual dari pembuat naskah akademik RUU tersebut karena dinilai menghilangkan sejarah. Foto: Istimewa

Medan-“Kenapa para ulama mau ikut campur soal ini? Kenapa para tokoh Islam ikut campur soal ini? Karena umat Islam berperan aktif sejak awal kemerdekaan sepakat mendirikan Indonesia. Kesepakatan itu bernama Pancasila,” ucap Dr. Ir. Masri Sitanggap MP saat berorasi di depan kantor DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol Medan, Jumat (3/7)

Kepedulian para ulama dalam penolakan RUU HIP ini karena yang mendirikan negara ini, memutuskan dan melakukan kompromi yang berkaitan dengan isi sila-sila Pancasila, bukan hanya satu dua orang, bukan hanya Ir Soekarno, tetapi banyak melibatkan orang lain termasuk melibatkan para ulama pada waktu itu.

Baca Juga:

“Jadi pantas ulama atau Majelis Ulama Indonesia ikut campur dalam masalah ini, karena kita tidak ingin ada yang mengobok-obok Pancasila sesuai versi dan keinginan segelintir orang,”ungkapnya dihadapan massa.

Massa yang menggelar aksi dengan tema “Mengawal Maklumat MUI, dan Meminta Pihak Terkait untuk Mengusut Penyusunan Naskah Akademik dan Pengusung RUU HIP” diikuti puluhan organisasi keislaman dari kota Medan dan Sumatera Utara.

Peserta Aksi

Peserta aksi yang datang baik dengan menggunakan kendaraan roda dua, dan empat ini tiba di depan DPRD Sumut, sekira pukul 14.45 WIB. Para peserta aksi tampak datang dengan menggunakan baju seragam dan membawa berbagai bendera organisasinya serta poster yang isinya penolakan RUU HIP, serta penolakan terhadap PKI di bumi Indonesia.

Menurut Masri, Pancasila tidak perlu ditafsirkan lagi, apalagi sampai diperas menjadi trisila dan ekasila. Ketika ekasila yang coba ditonjolkan maka yang ada adalah gotong royong, lalu mana Ketuhanannya. Padahal sila pertama dari Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan kesepakatan awal dari para pendiri bangsa ini.

Jika ini diloloskan maka ini merupakan kesalahan yang disengaja yang mencoba menghilangkan sejarah keberadaan Pancasila itu sendiri, ujarnya tegas.

Karena itulah Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara tegas dari tingkat pusat dan daerah menolak keberadaan RUU HIP ini bahkan diminta untuk dicabut dari program legislasi nasional (Proglenas).
Aksi kita ini bukan aksi untuk menentang pemerintah tetapi aksi untuk tetap menjadikan Pancasila dengan lima silanya yang telah disepakati bersama antara kaum agamawan dan nasionalis pada awal berdirinya negara ini. Maka jika ada yang coba mengganti, ini berarti ia merupakan penghianat bangsa, ungkapnya.

“Aksi ini bukan hanya menolak RUU HIP, tapi menuntuntut siapa yang menjadi aktor intelektual dari pembuatan naskah akademik RUU HIP ini, karena mereka telah menghilangkan sejarah bangsa ini,” jelasnya.

Selain Masri juga tampak para orator lainnya yang intinya sama meminta agar DPRD melakukan upaya politik agar RUU HIP ini tidak hanya ditunda pembahasannya atau diganti namanya dengan yang lain, tetapi harus dicabut dari Proglenas.

Massa berharap kepada anggota DPRD Sumut untuk menyampaikan sikap masyarakat Sumut yang menolak RUU HIP ini. Sementara itu, teriakan takbir juga mengumandang di saat-saat orasi sedang berjalan.

Diterima Anggota Dewan

Para delegasi dari berbagai organisasi sempat diterima para anggota dewan untuk mengungkapkan aspirasinya. Kembali Masri menjelaskan tentang aksi yang dilakukan, yang semata-mata untuk meminta membatalkan dan mengusut tuntas dibalik aktor intelektual pembuat naskah akademik dari RUU HIP karena dinilai sudah mengaburkan sejarah. Para anggota dewan yang menerima delegasi ini di antaranya Salman (PKS), Harun (Gerindra) serta Faisal (PAN) berjanji akan menyalurkan aspirasi ini ke pusat dalam hal ini ke DPR RI maupun ke partainya masing-masing.

Akibat jumlah massa yang banyak sehingga menutup arus jalan Imam Bonjol,  pihak kepolisian menutup arus di Jalan Imam Bonjol dan mengalihkan para pengendara ke Jalan Raden Saleh menuju Lapangan Merdeka.

Sementara itu anggota kepolisian dari satuan Brimob dan Sabhara tampak berjaga-jaga di sekitar gedung DPRD Sumatra Utara (Sumut). Satu unit water canon dan mobil pengurai massa juga tampak terparkir di halaman gedung. Aparat yang berjaga tampak menggunakan APD berupa masker, sarung tangan, hingga sepatu khusus. (*)

Pos terkait