Epidemiolog soal Corona: 10 Bulan Masih Ribut Data, Malu Kita

  • Whatsapp

Rekatamedia- Pernyataan pemerintah mengenai belum optimalnya pelaporan data Covid-19 Indonesia sehingga mengakibatkan lonjakan kasus dinilai sebagai argumen tak masuk akal. Kesangsian ini diungkapkan Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI), Masdalina Pane.

Pasalnya menurut Masdalina, pandemi telah berlangsung selama hampir 10 bulan sejak Maret 2020. Dengan dalih itu, ia pun jadi mempertanyakan kinerja pemerintah, baik Kementerian Kesehatan maupun Satgas Covid-19 dalam mengendalikan laju penyebaran virus corona.

“Masa sudah 10 bulan masih bicara data ya, kalau untuk data itu mestinya bisa diselesaikan sejak bulan pertama pandemi, kalau sudah 10 bulan masih bicara data itu kan ga masuk akal juga menurut saya. Jadi kemarin-kemarin ngapain aja,” kata Masdalina saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (4/12).

“Kalau memang pusat merasa masalahnya di data, ya benerin lah, masa sudah sekian bulan datanya nggak bener, itu kan malu kita,” imbuh dia.

Alih-alih memperkarakan data, Masdalina menyinggung soal kemungkinan penularan atau transmisi virus corona yang memang masih masif di masyarakat. Sehingga, lonjakan kasus positif terus bermunculan. Apalagi mengingat positivity rate Indonesia yang tinggi.

“Kalau penyebaran banyak kan kita bisa pakai positivity rate, kalau positivity rate lebih dari 5 persen artinya laju penyebaran masih tinggi di masyarakat, kasus 8.369 kemarin bukan cuman [masalah] pencatatan,” terang Masdalina.

Positivity rate berguna untuk mengukur sejauh mana penularan Covid-19 di satu daerah berdasar pada hasil testing. Semakin tinggi angka positivity rate maka bisa jadi kian banyak pula penularan.

Sementara berdasarkan laporan harian Satgas Covid-19 pada Kamis (4/12) diketahui positivity rate mencapai 14,1 persen. Angka ini hampir tiga kali lebih tinggi dari standar ketetapan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yakni di bawah 5 persen.

Kendati begitu, Masdalina tidak memungkiri kemungkinan kekeliruan dalam pencatatan data Covid-19 di beberapa daerah. Meskipun, ia juga tidak mengetahui pasti di mana letak ketidaksinkronan pendataan tersebut.

“Saya nggak terlalu mengerti, keterlambatan data itu terlambat melaporkan, atau terlambat mencatat, atau terlambat saat periksa laboratorium, jadi itu yang harus dipastikan, [bukan] cuman menyalahkan daerah saja yang terlambat melaporkan,” ia menyarankan.

Perihal tersebut, Masdalina meminta Pusdatin Kemenkes untuk memberikan klarifikasi kejelasan laporan data. Pasalnya, laporan data Covid-19 harian diolah dan diverifikasi oleh Kemenkes setiap harinya.

“Data itu kan dari Kemenkes, kalau ada keterlambatan mestinya Kemenkes yang membuat statemen itu dan bukan satgas,” tuturnya.